Titiek Soeharto Minta Dalang Pembuat Pagar Laut di Tangerang Tanggung Jawab Ganti Biaya Pembongkaran
Politikus sekaligus tokoh masyarakat, Titiek Soeharto, angkat bicara terkait kasus pagar laut di Pesisir Tangerang yang belakangan ini menuai perhatian publik. Ia menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut harus menanggung biaya pembongkarannya. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pernyataan resmi pada Kamis, 25 Januari 2025.
“Pembangunan pagar laut ini jelas telah melanggar hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Bukan hanya menghambat aktivitas mereka, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pihak yang mendirikan pagar ini harus bertanggung jawab, termasuk membiayai pembongkaran dan pemulihan wilayah tersebut,” tegas Titiek.
Pagar Laut dan Dampaknya terhadap Nelayan
Pagar Laut yang sempat berdiri di kawasan pesisir Tangerang telah memicu protes ribuan Nelayan. Mereka mengeluhkan bahwa pagar tersebut membatasi akses ke laut, menghambat kegiatan menangkap ikan, dan menurunkan penghasilan mereka. Banyak pihak menduga pembangunan pagar dilakukan oleh pelaku bisnis tertentu yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut, seperti tambak atau reklamasi.
Nelayan kecil menjadi pihak yang paling terdampak oleh adanya pagar ini. Selama bertahun-tahun, mereka kesulitan mencari nafkah karena akses ke lokasi tangkapan utama mereka terhalang. Protes akhirnya memuncak hingga pemerintah memutuskan untuk membongkar pagar tersebut.
Titiek Soroti Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab
Titiek Soeharto juga menyoroti lemahnya pengawasan yang memungkinkan pagar tersebut dibangun tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat pesisir. Menurutnya, pemerintah dan aparat terkait harus lebih tegas dalam Menegakkan Hukum dan melindungi kepentingan Masyarakat kecil.
“Ke depan, Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi pembangunan seperti ini yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan, dan mereka yang melanggar harus diberi sanksi tegas, baik secara hukum maupun finansial,” ujar Titiek.
Pemulihan Wilayah Pesisir
Titiek juga menekankan pentingnya pemulihan wilayah pesisir pasca pembongkaran pagar. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengembalikan akses nelayan ke laut dan memastikan kawasan tersebut dikelola secara berkelanjutan.
“Pemulihan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan masyarakat pesisir mendapatkan hak mereka dan laut tetap lestari,” tambahnya.
Tuntutan ke Depan
Pernyataan Titiek Soeharto ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi nelayan dan aktivis lingkungan. Mereka berharap, dengan sorotan dari tokoh nasional seperti Titiek, kasus serupa tidak akan terulang di masa depan.
Masyarakat pesisir kini menanti langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait untuk menindaklanjuti kasus ini, termasuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban mereka. Dengan penanganan yang tegas dan adil, persoalan seperti pagar laut dapat menjadi pelajaran berharga untuk perlindungan hak masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.