Berita

Video DPR Skakmat Kades Kohod yang Punya Rubicon, Curiga Kongkalikong terkait Sertifikat Pagar Laut

14
×

Video DPR Skakmat Kades Kohod yang Punya Rubicon, Curiga Kongkalikong terkait Sertifikat Pagar Laut

Sebarkan artikel ini

Video DPR Skakmat Kades Kohod yang Punya Rubicon, Curiga Kongkalikong terkait Sertifikat Pagar Laut

Jakarta – Sebuah video yang memperlihatkan anggota DPR Menginterogasi Kepala Desa (Kades) Kohod, Kabupaten Tangerang, terkait kepemilikan Mobil Mewah Jeep Rubicon viral di media sosial. Dalam video tersebut, anggota DPR menyoroti sumber kekayaan sang kades dan mencurigai adanya dugaan Kongkalikong terkait penerbitan Sertifikat Tanah di kawasan pesisir atau yang dikenal dengan istilah Pagar Laut.

Video ini pun memicu reaksi publik, terutama terkait transparansi dan integritas pejabat desa dalam mengelola aset serta kebijakan terkait lahan pesisir.

DPR Bongkar Kepemilikan Rubicon Kades Kohod

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPR, seorang anggota dewan terlihat menekan Kades Kohod dengan pertanyaan-pertanyaan tajam terkait kepemilikan Mobil Mewah Rubicon.

“Dari mana seorang kepala desa bisa membeli mobil Rubicon? Gajinya berapa? Apakah ada aliran dana dari pengelolaan sertifikat Pagar Laut?” tanya anggota DPR dengan nada tegas.

Kades Kohod tampak terdiam sesaat sebelum memberikan jawaban yang dinilai kurang memuaskan. Ia mengklaim bahwa mobil tersebut merupakan hasil usaha pribadi dan bukan berasal dari dana desa atau proyek lain.

Namun, jawaban itu justru semakin membuat DPR curiga, terutama karena wilayah pesisir Kohod saat ini tengah dalam sorotan terkait dugaan Manipulasi Sertifikat Tanah.

Kecurigaan Kongkalikong dalam Penerbitan Sertifikat Pagar Laut

Kasus ini semakin menarik perhatian setelah muncul dugaan adanya permainan dalam penerbitan sertifikat lahan pesisir atau Pagar Laut. Kawasan tersebut diketahui memiliki nilai ekonomi tinggi karena sering dimanfaatkan untuk berbagai proyek properti dan infrastruktur.

Beberapa anggota DPR menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari proses sertifikasi lahan ini, termasuk kemungkinan adanya gratifikasi atau suap yang mengalir ke pejabat desa.

“Kami menduga ada jual beli sertifikat atau penyalahgunaan wewenang dalam proses ini. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas,” ujar salah satu anggota DPR yang turut dalam rapat tersebut.

Respons Kades Kohod dan Pemerintah Daerah

Kades Kohod membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik ilegal terkait sertifikat lahan pesisir. Ia juga mengklaim bahwa mobil Rubicon yang ia miliki adalah hasil usaha dan bukan dari dana desa atau proyek pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan akan melakukan audit terkait penerbitan sertifikat Pagar Laut di wilayah tersebut.

“Kami akan mengevaluasi seluruh proses administrasi pertanahan di pesisir Kohod. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan segan memberikan sanksi,” kata seorang pejabat dari Pemkab Tangerang.

Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya

Video skakmat DPR terhadap Kades Kohod ini langsung menuai berbagai komentar dari netizen. Banyak yang mempertanyakan sumber kekayaan pejabat desa serta menuntut transparansi dalam pengelolaan aset negara.

Saat ini, DPR dan aparat terkait tengah mendalami kasus ini untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran hukum. Jika terbukti ada penyimpangan dalam penerbitan sertifikat Pagar Laut, maka pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan tanah dan aset publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat yang berwenang.