Video Sempat Debat dengan Nusron soal Pagar Laut, Kades Kohod Dipanggil Kejagung, Ada Permainan?
Jakarta – Kepala Desa (Kades) Kohod, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan setelah sebuah video Perdebatan Panas antara dirinya dan anggota DPR Nusron Wahid viral di media sosial. Perdebatan tersebut terjadi dalam rapat yang membahas proyek Pagar Laut, sebuah program yang berkaitan dengan sertifikasi lahan pesisir.
Tak lama setelah video itu beredar, Kades Kohod dilaporkan dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa lebih lanjut. Pemanggilan ini menimbulkan spekulasi bahwa ada dugaan permainan dalam penerbitan sertifikat tanah di kawasan pesisir.
Perdebatan Kades Kohod vs Nusron Wahid: Ada Apa dengan Pagar Laut?
Dalam rapat yang berlangsung tegang, Nusron Wahid tampak mempertanyakan legalitas serta transparansi program Pagar Laut yang berlangsung di wilayah Desa Kohod. Ia menduga ada praktik yang tidak sesuai aturan dalam proses sertifikasi lahan di pesisir.
“Jangan sampai proyek ini dijadikan bancakan. Jangan sampai ada permainan Mafia Tanah di balik sertifikat Pagar Laut ini,” tegas Nusron dalam rapat.
Kades Kohod yang hadir dalam rapat tersebut mencoba memberikan penjelasan, tetapi pernyataannya justru memicu perdebatan sengit. Nusron dengan tegas meminta Kades Kohod untuk menjelaskan dari mana asal legalitas tanah yang telah disertifikasi dan bagaimana prosesnya bisa berjalan tanpa ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat.
“Kami hanya mengikuti prosedur yang ada, semua sudah sesuai dengan aturan,” jawab Kades Kohod saat itu.
Namun, Nusron Wahid semakin menekan dengan pertanyaan lebih lanjut, mencurigai ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari proyek ini.
Kejagung Turun Tangan, Kades Kohod Dipanggil
Tak lama setelah perdebatan itu viral, Kejaksaan Agung dikabarkan memanggil Kades Kohod untuk menjalani pemeriksaan. Pemanggilan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada indikasi penyimpangan dalam proyek Pagar Laut yang melibatkan sejumlah pejabat desa dan pihak terkait lainnya.
Seorang pejabat dari Kejagung membenarkan pemanggilan tersebut, tetapi belum memberikan detail lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki.
“Kami masih dalam tahap pemeriksaan awal. Kami ingin memastikan apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam penerbitan sertifikat tanah di kawasan pesisir ini,” ujar seorang sumber di Kejagung yang enggan disebut namanya.
Dugaan Permainan dalam Sertifikat Pagar Laut
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena proyek Pagar Laut sendiri dinilai memiliki potensi rawan penyimpangan. Beberapa dugaan yang mencuat meliputi:
- Penerbitan sertifikat tanpa proses yang transparan – Warga setempat mengaku tidak mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait status tanah mereka.
- Adanya mafia tanah yang bermain di balik proyek ini – Beberapa pihak mencurigai ada oknum yang memanfaatkan proyek ini untuk kepentingan pribadi.
- Kemungkinan gratifikasi atau suap dalam proses sertifikasi – Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa beberapa pejabat desa yang terlibat tiba-tiba memiliki aset mewah, seperti mobil Rubicon yang sebelumnya dipertanyakan DPR.
Respons Masyarakat dan Pemerintah
Kasus ini langsung mendapat reaksi luas dari masyarakat. Banyak yang mendukung langkah Kejagung dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek Pagar Laut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengusut kasus ini.
“Kami mendukung transparansi dalam setiap proyek pemerintah. Jika ada pelanggaran, kami tidak akan menutup-nutupinya,” ujar seorang pejabat Pemkab Tangerang.
Sementara itu, Kades Kohod sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan oleh Kejagung. Namun, banyak pihak yang berharap kasus ini dapat segera terungkap dan tidak hanya berhenti di tingkat pemeriksaan.
Kesimpulan
Pemanggilan Kades Kohod oleh Kejagung menambah daftar panjang kasus penyimpangan terkait proyek tanah di Indonesia. Perdebatan panas antara dirinya dan Nusron Wahid soal Pagar Laut kini semakin mengarah pada dugaan adanya permainan dalam sertifikasi lahan pesisir.
Apakah ada mafia tanah yang terlibat? Benarkah proyek ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu? Semua mata kini tertuju pada langkah Kejagung dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.
