Disuruh Pulang Tapi Tak Mau Karena Nunggak SPP, Murid SD di Medan Dihukum Duduk di Lantai Saat KBM
Kisah miris datang dari sebuah sekolah dasar (SD) di Medan, Sumatera Utara, di mana seorang murid diduga mengalami perlakuan tidak menyenangkan akibat tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Anak tersebut dihukum untuk duduk di lantai selama proses kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Peristiwa ini memicu keprihatinan publik dan sorotan terhadap sistem pendidikan yang seharusnya inklusif dan melindungi hak-hak anak.
Kronologi Kejadian
Kejadian ini bermula ketika murid tersebut tidak dapat membayar tunggakan SPP yang sudah berlangsung selama beberapa bulan. Guru di sekolah tersebut awalnya meminta anak tersebut untuk pulang ke rumah karena orang tuanya belum menyelesaikan kewajiban pembayaran. Namun, sang anak menolak pulang dengan alasan ingin tetap belajar bersama teman-temannya.
Karena tidak mematuhi perintah untuk pulang, guru tersebut diduga memberikan hukuman berupa duduk di lantai sepanjang pelajaran berlangsung. Anak itu pun tetap mengikuti KBM dalam kondisi yang tidak nyaman dan mengundang perhatian teman-temannya.
Reaksi Orang Tua dan Masyarakat
Orang tua murid tersebut merasa kecewa dan sedih dengan perlakuan yang diterima anak mereka. Mereka mengungkapkan bahwa tunggakan SPP terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit.
“Kami memang kesulitan membayar SPP, tetapi saya tidak menyangka anak saya harus dipermalukan seperti itu di depan teman-temannya,” ujar sang ibu kepada media lokal.
Kasus ini juga mendapat tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa tindakan menghukum murid karena masalah keuangan tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya mendukung perkembangan anak tanpa diskriminasi.
Respons Sekolah
Pihak sekolah mengaku tindakan tersebut dilakukan untuk memberi pelajaran kepada murid agar mengingatkan orang tuanya tentang tanggung jawab membayar SPP. Namun, sekolah juga menyampaikan permintaan maaf jika tindakan tersebut dianggap tidak pantas.
“Kami hanya ingin orang tua murid memahami pentingnya membayar SPP untuk mendukung operasional sekolah. Namun, kami tidak bermaksud mempermalukan murid tersebut,” ujar kepala sekolah.
Pandangan Pemerhati Pendidikan
Kasus ini memicu perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan. Menurut mereka, tindakan menghukum murid karena tunggakan SPP bertentangan dengan prinsip pendidikan inklusif dan hak anak.
“Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Sekolah seharusnya mencari solusi lain untuk menangani masalah keuangan, seperti berdialog dengan orang tua murid, bukan dengan cara yang merugikan psikologis anak,” ujar seorang pemerhati pendidikan, Arif Wibowo.
Solusi dan Langkah Ke Depan
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah kasus serupa di masa depan antara lain:
- Dialog Terbuka dengan Orang Tua Murid
Sekolah dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua terkait masalah keuangan, sehingga solusi bersama dapat ditemukan tanpa melibatkan murid. - Mekanisme Bantuan Keuangan
Pemerintah dan sekolah perlu menyediakan skema bantuan untuk keluarga yang kesulitan membayar SPP, misalnya dengan memberikan subsidi atau beasiswa. - Pendidikan untuk Semua
Prinsip pendidikan inklusif harus diterapkan, di mana semua anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi atas dasar kemampuan ekonomi.
Kesimpulan
Peristiwa murid SD di Medan yang dihukum duduk di lantai karena tunggakan SPP menjadi pengingat pentingnya menjaga hak anak dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh terganggu oleh masalah ekonomi. Diharapkan, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih inklusif, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak.
